KISRUH DEMOKRAT SERANG : Seluruh DPAC Ancam Lapor DPP

SERANG I DBC — Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Demokrat Se-Kabupaten Serang mengancam akan menyampaikan tuntutannya ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Jakarta. Langkah itu dilakukan jika, DPD Demokrat Provinsi Banten tidak segera mengambil sikap yang jelas terhadap permasalahan yang melanda partai berlambang mercy ini.

“Kalau DPD lamban bahkan tidak mampu mengambil keputusan, maka kami akan sambangi Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk menyampikan tuntutan-tuntutan ini,” ucap Suharta diamini seluruh jajaran DPAC Kec. Ciomas, Kab. Serang, Kemarin.

Suharta menilai Wahyu Megahita sebagai Pucuk Pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten Serang ini tidak memiliki arah yang jelas dan keputusan-keputusannya kerap bertentangan dengan sebagian besar pengurus DPAC.

“Sementara besarnya partai itu kan karena adanya soliditas diantara seluruh pengurus disemua tingkatan, baik itu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta pusat,” ucapnya.

Senada diungkapkan Ketua DPAC Kec. Petir, Yaya Baehaki bahwa pihaknya menuntut DPD Demokrat Provinsi Banten untuk segera menindaklanjuti surat-surat yang telah dilayangkan seluruh DPAC terkait mosi tidak percaya terhadap Kepemimpinan Wahyu Megahita sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Serang.

“Kami menuntuk Pengurus DPD Demokrat Provinsi Banten untuk segera menindaklanjuti surat-surat yang telah kami sampaikan terkait mosi tidak percaya terhadap Ibu Megahita selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Serang,” ucap Yaya saat mendatangi Kantor DPD Demokrat Provinsi Banten dalam sebuah video yang diterima dinamikabanten.co.id, Kemarin.

Kemudian si perekam video yang namanya masih dalam konfirmasi, mengatakan “Jadi seluruh Ketua DPAC Se-Kabupaten Serang dengan secara, inisiatif sendiri menuntut kepada Ibu Megahita turun (mundur-red) begitu,”.

“Iya, benar,” sahut Yaya sembari diminta menunjukkan yel-yel semangat Partai Demokrat.

Sekjen DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo membenarkan soal adanya ketidaksinkronan antara Pengurus DPC Kab. Serang dengan sebagian besar DPAC.

Eko menjelaskan dalam menyelesaikan suatu persoalan Demokrat selalu memegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Juklak dan PO Kepartaian.

“Bahwa memang ada mosi tidak percaya dari 19 DPAC Kabuapten Serang terhadap DPC Yang dinahkodai Ibu Megahita dan mereka meminta kepada DPD untuk segera mengambil sikap terhadap persoalan ini,” kata Eko saat ditemui di Kantornya, Jl. Raya Serang-Petir, Kamis (22/8).

Eko mengaku telah menindaklanjuti semua tuntutan DPAC sesuai dengan AD/ART yang berlaku. “Jadi semua DPAC telah kita panggil untuk menyampaikan apa-apa yang selama ini menjadi keluhan kekecewaanya. Demikian pula kami juga telah memanggil Ketua DPC Ibu Megahita untuk juga diminta penjelasannya. Artinya langkah pemanggilan kedua belah pihak sudah kita lakukan,” bebernya.

Hanya saja, kata Eko, saat kami akan berupaya mempertemukan keduanya dalam satu waktu (konfrontir-red) rupanya tidak bisa dilakukan. Karena, sambungnya, saat itu para pengurus DPAC hadir sementara ibu Megahita enggan untuk hadir.

“Sehingga saya menyimpulkan memang ada miss diantara keduanya ini. Akhirnya kami serahkan ke Dewan Kehormatan Demokrat Provinsi Banten,” ucapnya.

Usai perkara ini diserahkan, Dewan Kehormatan juga akan melakukan sebagaimana yang telah DPD tempuh, yakni dengan memanggil para pihak baik pelapor maupun terlapor.

“Ketika Dewan Kehormatan selesai, baru kita akan sampaikan ke DPP. Karena DPD Provinsi kan hanya sebagai penyambung kodinasi dan tidak memiliki kewenagan untuk mengambil keputusan. Jadi kita ga bisa, misalnya lu ngomong langsung jawab. Partai Demokrat tidak seperti itu. Kita juga tidak bisa asal tunjuk atau main angkat Plt begitu saja,” tandasnya.

Sekjen DPD Demokrat ini berharap agar DPAC dan DPC menurunkan tensinya masing-masing demi kemajuan partai Demkorat ke depan. “Harapan saya mereka bisa islah. Karena kita ini kan satu rumah ya, ngapain ribut-ribut. Baiknya cukup diselesaikan diinternal saja tidak perlu harus keluar,” pintnya.

Mulai Ditindaklanjuti

Aeng Haerudin, Ketua Dewan Kehormatan PD Banten

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Provinsi Banten, Aeng Haerudin mengaku baru menerima surat dari Komisi Pengawas Daerah Partai Pimpinan SBY ini.

“Saya baru terima suratnya dari Komwas, naaah baru nanti malam dirapatkan sesuai mekanisme partai. Setelah itu baru kami buat apa kesimpulan dan rekomendasinya untuk diserahkan ke DPP,” ucap Aeng melalui sambunga selularnya, Kamis (22/8).

Sementara saat dinilai DPAC bahwa dewan kehormatan lamban dalam menyikapi sejumlah aduan, Aeng menjelaskan bahwa rapat tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus memenuhi kuorum, sementara DK sendiri terdiri 5 orang formatur.

“Jadi disini kendalanya. Karena orang memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi baru ada waktu siap bertemu itu nanti malam, Kamis (20/8),” ungkap Mantan Ketua DPRD Banten ini.

Aeng menilai konflik dalam sebuah partai merupakan sesuatu yang lumrah terjadi, terlebih paska pemilu 2019 ini.

“Biasa itu maah masalah habis pemilu. Ya tinggal kita bina saja sebagai ketua partai dan pimpinan partai. Kalau setelah dibina tidak bisa kita peringatkan, terus diperingatkan masih tidak bisa baru mengambil keputusan,” ucap Aeng Haerudin. (ade gunawan)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *