Kisah Petugas TPHD : Dari Bayar Sendiri Hingga Melayani Jamaah

SERANG I DBC — Tidak semua orang berkesempatan menjadi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), selain harus memiliki kecakapan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang pelayanannya, syarat mutlak lainnya adalah mengikuti seleksi melalui proses yang dilakukan oleh tim independen. Setelah ditetapkan menjadi Petugas TPHD, tantangan besar menanti agar para pelayan Tamu Allah memberikan pelayanan terbaik kepada Jamaah haji asal Banten. Berikut kisah suka duka yang dialami TPHD selama bertugas di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Menjadi petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) buat kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komardin adalah dengan niat ibadah. Maklum, meski menjadi petugas TPHD, namun Komarudin membayar sendiri Ongkos Naik Haji (ONH) dua kali lipat dari ONH haji reguler dan dirinyabersama petugas TPHD lainnya tetap harus kerja keras menghadapi banyak persoalan menghadapi kebiasaa buruk yang dibawa ke tanah suci,sepeeti merokok dan tidak mau antre .

“Sukanya buat saya adanya kepuasan batin melayani jamaah. Kalau orang terlayani dengan baik kita puas karena niatya adalah ibadah. Dukanya, masih banyak jemaah yang membawa kebiasan buruk,seperti merokok disembaranga tempat dan tidak mau antre,” terang Komarudin melalui sambungan telepon,Selasa (20/8).

Pejabat bergelar Doktor ini mencoba memahami nilai-nilai dalam berhaji dan menjadikannya sebagai semangat untuk melayani jamaah haji. Baginya setiap ibadah ada nilainya, seperti haji harus didalami sebagai upaya mengharap ridho illahi.

“Ketika menjadi petugas TPHD harus sabar dan ramah, jadi buang gelar, jabatan dan status sosial. Kita harus menempatkan diri sama dengan petugas lain dan jamaah,” tutur Komarudin.

Ia menambahkan, untuk menjadi petugas TPHD dirinya mengikuti seleksi sama dengan petugas TPHD lainnya.Namun perbedaannya kata Komarudin,jika petugas TPHD lain dibiayai oleh APBD,namun dirinya membiayai sendiri untuk berangkat ke tanah suci,sekaligus mendampingi jemaah yang mayoritas sudah lanjut usia dan rentan sakit.”Resepnya sabar dan ikhlas,karena ini urusan ibadah termasuk sabar dituding kolusi,” ujarnya berkelakar.

Sementara Kepala Biro (Kasro) Kesra Pemprov Banten Irvan Santoso mengatakan, petugas TPHD yang berasal dari kalangan pejabat di tanah suci memiliki semangat tinggi untuk melayani jemaah dan lebih mendahulukan tugasnya sebagai TPHD dari pada ibadahnya.

“Saya disini juga memonitor kinerja TPHD yang diberangkatkan. Alhadulillah semua berkerja baik bahu membahu dengan petugas lainnya untuk melayani tamu Allah,” ujar Irvan yang mengaku baru tahun ini berkesempatan menunaikan ibadah haji setelah enam tahun menjadi kepala biro Kesra Pemprov Banten.

Ia menegaskan, seluruh petugas TPHD yang diopinikan berasal dari tim sukses Gubernur tidakah benar,karena semuanya mengikuti seleksi, memenuhi persyaratan dan memiliki kompentensi,serta ada yang rela membayar sendiri ONH melebihi ONH haji reguler karena tidak ada subisdi dari pemerintah.“Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak ada intervensi dari siapapun,” tegasnya.

Menurut Irvan, Biro Kesra diperintahkan oleh Gubernur untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji,dan tahun ini agar diantisipasi sehubungan dengan adanya penambahan jumlah kuota, dimana 50 persen dari tambahan kuota tersebut adalah dari kalangan lansia.

“Saya diperintahkan oleh pak Gebernur dan kebetulan saya belum pernah berhaji berangkat untuk melihat secara langsung,mempelajari titik titik kritis penanganan haji, sehingga diharapkan setelah menyaksikan sendiri dapat merumuskan kebijkan yang lebih baik kedepannya,” tutur Irvan.

Terpiah Kepala Bagian (Kabag) Sosial dan Keagamaan Biro Kesrra Banten, Toton Suryawinata menambahkan,sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2008 dan PP Nomor 9 tahun 2012 tentang penyelengaraan ibadah haji,serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 dan Pergub Nomor 56 tahun 2018, bahwa perekrutan petugas TPHD sudah mengikuti aturan yang ada.

“Dalam aturan itu, salah satu unsur petugas TPHD itu bisa dari PNS,TNI/Polri,tokoh agama, tokoh masyarakat,dokter pegawai tetap di rumah sakit dan klinik swasta,” kata Toton.

Toton mengatakan, dalam pembentukan tim pendamping haji daerah ini Gubernur bertindak sebagai koordinator dan menyeleksi orang orang yang akan menjadi TPHD melalui timsel yang independen dengan melibatan dari unsur Kementerian Agama.”Jadi tidak ada unsur KKN dalam perekrutan petugas TPHD,” tegasnya. (ade gunawan)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *