Salah Penulisan TP4D Kejaksaan Pada Proyek Gedung OPD 103 M, Kepala Dinas PRKP Cuek…

SERANG I DBC — Sekilas tidak ada yang aneh dari proyek Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 103 miliyar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten. Namun jika diamati dengan seksama, mata akan terbelalak dengan kejanggalan-kejanggala yang ada.

Pantauan dinamikabanten.co.id, Kamis (15/8/2019) di lapangan bahwa tepat di gerbang pintu masuk lokasi proyek, akan tampak beragam atribut yang dipasang perusahaan. Mulai dari papan plang informasi proyek, spanduk TP4D, spanduk pemberitahuan pekerja dilindungi asuransi BPJS Ketenagakerjaan, logo safty first, bendera 3 perusahaan, spanduk permohonan maaf mengganggu kenyamanan pegawai dan masyarakat sekitar karena proyek tersebut dan lain sebagainya.

Lagi-lagi itu tidak ada yang salah karena memang demikian aturan mengharuskan memasang sejumlah ornamen tersebut.

Selanjutnya, dinamikabanten.co.id mencoba mengamati dengan seksama satu persatu, khususnya pada spanduk/plang TP4D. Dalam plang tersebut berbunyi kalimat “PROYEK INI DIKAWAL TP4D KEJAKSAAN NEGERI PROV. BANTEN”.

Padahal pada nomenklatur kejaksaan untuk tingkat provinsi disebut Kejaksaan Tinggi sementara Kejaksaan Negeri adalah untuk tingkat kabupaten/kota. Bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan jelas membedakan antara Kejari dan Kejati.

Regulasi itu menyebut bahwa Kejaksaan Tinggi adalah berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Sementara Kejaksaan negeri adalah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Menyinggung dasar hukum pemasangan plang TP4 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015) menjadi titik tolak lahirnya TP4 di pusat dan daerah.

Kemudian atas inisiatif dari Jaksa Agung diterbitkanlah Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam KEP-152/A/JA/10/2015 ini sangat gamblang tugas dan fungsi TP4. Selanjutnya KEP-152/A/JA/10/2015 menjadi lebih kuat dan mengikat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan.

Yanuar Cuek…

Sejatinya kesalahan penulisan TP4D Kejaksaan itu sudah disampaikan sejumlah Ormas dan LSM di Banten langsung kepada Kepala Dinas PRKP, Yanuar kala berdiskusi santai tepat di depan gebang pintu proyek tersebut beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten, Moch. Yanuar

Bahkan, dinamikabanten.co.id oleh salah seorang LSM, H. Ijul sempat diarahkan melihat plang TP4D yang salah itu untuk menjadi perhatian media karena menurutnya selama ini tidak ada Kejaksaan Negeri Provinsi Banten.

“Niih coba lihat sini, baca tuuh tulisan TP4D dikawal Kejasaan Negeri Prov. Banten. Selama ini mana ada Kejari Provinsi,” kata H. Ijul seraya menunjukkan jari telunjuknya ke arah plang dengan nada tinggi.

Mendengar sindiran itu, Yanuar hanya menunjukkan gestur santai. Dia bahkan tertawa kecil alias cengar cengir mendengar sahutan soal kesalahan penulisan TP4D itu.

Selain itu, kejanggalan akan juga terlihat dari pekerjaan gedung yang hingga saat ini belum menunjukkan progres yang berarti. Padahal jika melihat data papan/plang proyek, kontrak hanya membutuhkan 180 hari atau 4 bulan kalender untuk menyelesaikan proyek 8 lantai untuk 5 OPD itu. Sementara pekerjaan dimulai sejak 20 Juni 2019 atau sudah nyaris dua bulan berjalan.

(Ade Gunawan)



News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *