Dua Bulan Tak Ada Progres, Proyek Gedung OPD 103 M Terkesan Dipaksakan

SERANG I DBC — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (PRKP) dinilai memaksakan terhadap proyek pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang menelan anggaran APBD senilai 103 miliyar rupiah.

Pantauan dinamikabanten.co.id dilapangan, Kamis (15/8/2019) hingga saat ini belum terlihat progres gedung 8 (delapan) lantai untuk 5 OPD (BKD, Dinas Koperasi, Dishub, DP3AKB, DPMD) itu. Tiga Perusahaan BUMN sebagai pemenang tender yakni AMKA, TKSU dan MBPS hanya baru mampu membuka akses jalan keluar masuk kendaraan proyek menuju titik bangunan. Padahal jika melihat data papan/plang proyek, kontrak dimulai sejak 20 Juni 2019 atau pertanggal 16 Agustus 2019 nyaris mencapai dua bulan kontrak pekerjaan itu sudah berjalan.

Akses jalan menuju Proyek Pembangunan Gedung OPD (Foto: Ade Gunawan)

Direktur LSM OMBAK, Popi Yousu menilai proyek ini seolah dipaksakan untuk tetap dibangun. Terlebih didalam kontraknya hanya 4 bulan kalender atau 180 hari. “Dengan volume pekerjaan yang begitu besar, saya pesimistis 3 perusahaan BUMN itu bisa merampungkan bangunan untuk lima OPD itu sesuai kontrak,” ucapnya.

Tapi disisi lain, menurut Popi seharusnya projek gedung OPD dengan anggran 103 miliyar rupiah yang di kerjakan oleh beberapa perusahaan itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, sementara terkait pekerjaan di awasi oleh konsultan, Peltek PRKP dan TP4 Kejati Banten.

“Maka dalam hal ini tidak ada lagi alasan pekerjaan tidak sesuai progres atau tidak sesuai spek. Jika hal tersebut terjadi, maka unsur pengawasan tersebut tidak berfungsi dan harus bertanggung jawab penuh terhadap temuan pekerjaan di lapangan,” tegas Popi.

Popi mengancam akan melakukan somasi dan aksi masa jika dalam pekerjaannya ditemukan berbagai kejanggalan dan pelanggaran.

“Kejanggalan atau temuan itu kan banyak, bisa ketika proses tendernya yang mungkin sudah ada ploting, atau pada pekerjaan gedungnya sendiri tidak sesuai spek. Jadi semuanya masih kita telaah dan dalami,’ cetusnya.

Hingga berita ini diturunkan, dinamikabanten.co.id belum dapat jawaban konfirmasi dari Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten, Yanuar. Beberapa kali coba ditelpon dan mengirim pesan melalui Whatsapp tidak ada respon dari Yanuar padahal pesan itu sudah dibaca dengan tanda dua centang biru. (ade gunawan)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *