Berpotensi Jadi Temuan, Inspektorat Dalami Realisasi Dana BOSDA 2020 Tak Sesuai Aturan

Serang I DBC — Kepala Inspektorat Provinsi Banten E. Kusmayadi kaget bukan kepalang setelah mendapat informasi bahwa realisasi dan distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA/SMK di Banten tidak selaras dengan amanat Peraturan Gubernur Banten nomor 31 tahun 2018.

“Selama belum ada revisi atau perubahan, Pergub 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis bagi SMA/SMK tetap menjadi dasar hukum dalam pengelolaan BOSDA. Artinya realisasi dana BOSDA tetap harus dijalankan sebagaimana layaknya tahun 2019,” kata E. Kusmayadi kepada Tangerang Raya di Kantornya, KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (10/11).

Kusmayadi menyebut akan mendalami dan menganalisa persoalan ini bersama tim audit. Pihaknya juga akan berkirim surat kepada Sekda Banten dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk mendapat klarifikasi.

“Karena selama ini saya mengira, BOSDA sudah direalisasikan sebagaimana amanat peraturan dan perundangan yang telah ada. Sebab segala sesuatu anggaran yang tak sejalan dengan peraturan tentu akan menjadi temuan. Dan itu harus dikembalikan ke negara,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah Kepala SMA/SMK menyebutkan bahwa realisasi anggaran Bosda tahun 2020 hanya diperuntukkan gaji guru dan pegawai TU non PNS. Selebihnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak mencantumkan apapun untuk kebutuhan sekolah. Sementara jargon pendidikan gratis sebagai program prioritas WH-Andika tanpa pangat pungut kepada orang tua siswa tetap wajin dijalankan sekolah.

Sebenarnya isu pelanggaran terhadap Pergub 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis ini sempat menjadi polemik antara Komisi V DPRD Banten dan Pemprov Banten. Sebab kala itu Kepala Bappeda Prov. Banten Muhtarom tiba-tiba merubah arah kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan. Sementara peryataan berbeda disampaikan Sekda Banten Al Muktabar yang memastikan perhitungan dana BOSDA telah sesuai dengan Pergub 31 tahun 2018.

Menurutnya, dalam Pergub tersebut tertulis penghitungan penyaluran dana Bosda berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, dengan besaran dana yang diterima masing-masing Rp 5,5 juta per siswa. Sementara Muhtarom menghitung dana BOSDA hanya berdasarkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.

Ketua MKKS SMK Provinsi Banten yang juga Kepala SMKN 2 Kota Serang, Lilik Hidayatullah mengaku bahwa SMK Se Banten berkomitmen akan terus mengawal program pendidikan gratis sebagaimana amanah yang disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Untuk itu pihaknya berharap agar pada tahun anggaran 2021 Pemprov Banten bisa mengembalikan anggaran Bosda 5,5 juta/siswa untuk kembali dikelola oleh masing-masing satuan pendidikan. “Jangan sampai ada kriminalisasi pendidikan dengan melanggar aturan yang sudah ada,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani belum bisa ditemui. DinamikaBanten.co.id sudah berupaya menghubungi untuk meminta tanggapan melalui telepon seluler, meski dalam keadaan nada masuk namun tak ada jawaban. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *