Berantas Penyelewengan, SATGAS PAM – GAKKUM Hibah Bansos Dibentuk

DBC I Serang – Terbentuknya Satuan Tugas Daerah Pengamanan dan Penegakan Hukum (SATGASDA PAM & GAKKUM) di wilayah teritorial Polda Provinsi Banten dikalim dapat meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan Penggunaan Hibab dan Bantuan Sosial (Bansos) Baik dari APBN ataupun APBD.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Jum’at (1/2/19) di Pendopo Gubernur Banten pada saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi.

“Rapat hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan Satgas ini di Provinsi Banten, agar seluruh stake holder mengetahui bahwasanya pelaksanaan hibah dan bansos saat ini dikawal dan diamankan oleh seluruh Aparatur Kepolisian di setiap tingkatan, hingga kepada pihak-pihak yang masih mau bermain-main dengan hibah bansos apabila masih membandel akan berurusan dengan Korps Kepolisian”, jelas Andika.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyampaikan sambutan.

Andika juga menyampaikan dalam sambutanya, pelaksanan kegiatan tersebut merupakan turunan dari Nota Kesepahaman (Mou) antara Menteri Sosial RI dengan KAPOLRI yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2019 lalu, yang di tindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi Banten.

“MoU ini berisi nota kesepahaman antara Kementerian Sosial yang dalam hal ini Ditindak lanjuti Pemprov Banten dan Pihak POLRI oleh Polda Banten, untuk memastikan bahwa, bansos yang berasal dari Kementerian Sosial dapat berjalan dengan baik dan aman serta terhindar dari berbagai masalah penyelewengan, hingga diharapkan Bansos dapat lebih optimal dirasakan manfaatnya oleh para penerima bantuan”, Ujar Andika.

Andika juga menambahkan, “Pada Tahun 2018 saja PKH yang disalurkan di Banten mencapai kurang lebih 500 Milyar yang dialokasikan bagi 310 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), belum lagi hibah lainya, maka satgas ini (SATGASDA PAM & GAKKUM-red) sangat membantu kinerja Pendamping PKH dilapangan, yang mana sebagai ujung tombak dari program ini (PKH-red), tutur Wagub Andika disambut riuh tepuk tangan hadirin yang hadir.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan, menyampaikan, “Satuan Tugas ini beranggotakan Anggota Kepolisian yang bertugas berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengamankan dan melakukan penegakan hukum (bila diperlukan) terhadap Bantuan Sosial dan Hibah di Provinsi Banten yang dananya bersumber dari APBN Kemensos RI”, Jelas Wakapolda Banten.

Wakapoda Banten, Brigjen Pol Tomex Kurniawan menyampaikan sambutan

Wakapolda Banten juga menambahkan, “Bansos –bansos tersebut antara lain PKH, BPNT – RASTRA, Bansos Anak dan Lansia, Bansos Disabilitas, dan lainya”, Ujar Brigjen Tomex.

Wakapolda Tomex juga menambahkan, “Selain mensosialisasikan keberadaan Satgas, Rapat hari ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan secara sinergis potensi-potensi yang dimiliki Kepolisian maupun Pemerintah Daerah untuk mengawal dan mengamankan penyaluran Bansos agar dapat terlaksana dengan optimal”, tutup Tomex.

Kadinsos Banten, Nurhana, menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial RI dengan Kepolisian RI adalah kerena adanya penambahan anggaran tahun 2019 berkenaan dengan bansos, bansos ini akan banyak diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kurang mampu.

“Hal ini di khawatirkan banyak oknum-oknum yang melakukan penyelewengan karena keterbatasan penerima’,ujar Nurhana.

Masih kata Kadinsos Banten, “Kegiatan tersebut merupakan intruksi langsung dari Presiden RI, yang mengharapkan anggaran bansos betul-betul tepat sasaran kepada mereka yang berhak dan tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusiannya”, imbuh Nurhana.

Nurhana juga menambahkan, bahwa Kerjasama dengan pihak Kepolisian dikarenakan, Kepolisian memiliki jaringan yang kuat dan perkuatan yang besar sampai dgn tingkat desa, sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat kurang mampu sampai ketingkat Desa”, tutup Nurhana.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri sekitar 500 peserta, yang terdiri dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) se Provinsi Banten, SDM dan Korcam PKH se Prov Banten, Himpunan Bank Negara (Himbara) Prov Banten sebagai Bank Penyalur Bansos APBN, para kepala Dinas Sosial Kab/Kota se Prov Banten, Camat se Prov Banten, Koordinator Teknis BPNT, BULOG se Prov Banten, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran Bansos Kemensos RI di Provinsi Banten.

Hadir pula pada acara ini Pejabat Kementerian Sosial RI dari Ditjen Linjamsos, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Inspektorat Jenderal Kemensos RI.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *