69 Perusahaan Dapat Restu Penangguhan UMK 2019

DBC I Serang – Sebanyak 70 perusahaan di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2019.

Dari jumlah tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Banten merekomendasikan 69 perusahaan diterima usulan penangguhannya. Sedangkan, satu perusahaan ditolak lantaran tidak melengkapi syarat-syarat yang diminta sesuai dengan Permenakertrans Nomor Kep-231.MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan UMK.

Sedangkan 69 perusahaan yang mendapatkan rekomendasi persetujuan usulan tersebut, selain memenuhi syarat, juga telah dilakukan pengecekan atau survei olwh tim Disnakertans Provinsi Banten dan kabupaten/kota.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengaku telah menyelesaikan survei kesemua perusahaan yang mengajukan usulan penangguhan UMK 2019.

“Ada 70 yang mengajukan usulan penangguhan. 69 kita berikan rekomendasi disetujui, satu kita tolak karena tidak memenuhi syarat,” katanya.

Semua perusahaan yang disetujui usulan penangguhan tersebut, lanjut Al Hamidi, sebanyak 50 perusahaan di Kabupaten Tangerang, 18 dari Kota Tangerang 18 dan satu dari Kabupaten Serang.

“Kalau yang ditolak usulan penangguhanya perusahaan dari Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.

Kabid HI dan Jamsos, Erwin Syafrudin menjelaskan, pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.

Akan tetapi, kata Erwin, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat meminta penangguhan. Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

“Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat,” jelasnya.

Namun, imbuhnya, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.

Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya mengungkapkan, rekomendasi persetujuan dan penolakan UMK 2019 telah disampaikan ke Biro Hukum untuk dibuatkan surat keputusan (SK) Gubernur Banten.

“Kita sudah sampaikan ke Biro Hukum agar dibuatkan SK nya oleh Pak Gubenur Banten (Wahidin Halim, WH),” ungkap Karna.

Kepala Biro Hukum Banten, Agus Mintono membenarkan pihaknya telah menerima usulan penangguhan UMK untik dibuatkan SK gubernur. “Masih paraf koordinasi (SK),” katanya singkat.

Diketahui, berdasarkan SK Gubernur Banten tentang besaran UMK 2019 yakni, Kota Cilegon Rp 3.913.078,44, Kota Tangerang Rp 3.869.717, 00, Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368,19, Kabupaten Tangerang Rp 3.841.368,19, Kabupaten Serang Rp 3 827.193, 39, Kota Serang Rp 3.366.512, 71, Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539,13 dan Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *