34 Kelurahan di Kota Serang Dapat Program Kotaku

SERANG I DBC — Sebanyak 34 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan yang ada di Kota Serang, tahun ini bisa menikmati program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 34,5 miliar, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman, Iphan Fuad mengatakan, tujuan umum program tersebut adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur, dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 

34 kelurahan yang tersentuh program tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Serang dan penetapan wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, berdasarkan SK Wali Kota.

“Kegiatan mencakup perbaikan dan pembangunan drainase, jalan, jembatan, persampahan, proteksi kebakaran serta beberapa indikator kumuh lainnya ” papar Iphan, Senin (5/8/2019).

Lebih lanjut Iphan mengungkapkan, program Kotaku adalah salah satu upaya strategis Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi).

“Program ini menggunakan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dibantu oleh Korkot melalui Fasilitator. Jadi semua pekerjaan usulannya disampaikan oleh masyarakat melalui BKM yang kemudian dikerjakan oleh KSM,”

IPhan berharap, melalui sinergi pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

“Target dari program ini menurunnya luas permukiman kumuh, terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik, ungkapnya.

Target lainnya lanjut dia, tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat.

Iphan berpesan kepada masyarakat agar bisa memelihara, menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik beberapa infrastruktur yang telah dibangun dari program Kotaku. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *